Lapas Sumsel Terima Penghargaan Dari Menteri Hukum Dan HAM memberikan penghargaan kepada lapas di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Dua lembaga pemasyarakatan (lapas) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan
mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan Menteri Hak Asasi Manusia dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024.

Penghargaan ini diberikan dalam acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mengapresiasi kinerja instansi
di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Lapas Sumsel Terima Penghargaan

“Terima Penghargaan dari dua menteri itu diberikan kepada Lapas Kelas II A Lubuklinggau dan Lapas Kelas II B Muara Enim atas upaya pencegahan korupsi,
reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya di Palembang, Selasa.

Dia menjelaskan, dalam kegiatan refleksi akhir tahun pada Desember 2024 ini, Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM)
memberikan penghargaan kepada jajaran Kanwil Kemenkumham di Tanah Air yang menunjukkan kinerja terbaik.

Lapas Kelas II A Lubuklinggau diberikan penghargaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) yang diserahkan langsung Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Sedangkan Lapas Kelas II B Muara Enim memperoleh penghargaan sebagai unit penyelenggara pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan dari Menteri HAM, Natalius Pigai.

“Penghargaan predikat pembangunan zona integritas menuju WBK yang diraih oleh Lapas Lubuklinggau adalah bukti komitmen dari Kepala Lapas,
Hamdi Hasibuan beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Terpenting dalam zona integritas adalah pembangunan integritas, yang artinya membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya.
Mulai dari membangun sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi hingga mengubah mindset para pegawai agar disiplin dan memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk kepada warga binaan,” jelasnya.

Atas upaya tersebut, lanjut Ilham, sangat wajar jika Lapas Lubuklinggau dianugerahi predikat WBK oleh Presiden RI melalui Menteri Hukum, sehingga menjadi satuan kerja ke-11
yang meraih predikat WBK dari total 28 satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Dalam konteks pelayanan publik, penting diingat bahwa bukan hanya memberikan layanan, tetapi juga bagaimana memastikan hak-hak
setiap individu untuk mendapatkan akses yang adil.

“Kami akan terus meningkatkan dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh pengguna layanan, terutama bagi kelompok rentan yang sering kali terabaikan,” kata Kakanwil Ilham.